PRUcinta Prudential Syariah
PRUcerah Prudential Syariah

Protes Kenaikan Harga BBM, Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi di Depan Gedung DPRK Aceh Utara

PicsArt 09 08 10.48.27 Protes Kenaikan Harga BBM, Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi di Depan Gedung DPRK Aceh UtaraPin
Aksi ratusan mahasiswa protes kenaikan harga BBM. (Foto : Chairul Sya'ban, SatuAcehNews)
PRUcerah Prudential Syariah

SatuAcehNews | Aceh Utara – Protes terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), ratusan mahasiswa/i mendatangi gedung DPRK Aceh Utara tepatnya di Landing, Kecamatan Lhoksukon, Kamis (08/09/2022).

Adalah mahasiswa/i dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe, Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Cabang Lhokseumawe, Politeknik Negeri Lhokseumawe dan sejumlah perguruan tinggi lainnya.

Para mahasiswa dan mahasiswi ini tiba pada pukul 10:34 WIB, mereka menggelar aksi di depan pintu pagar utama DPRK Aceh Utara untuk menyampaikan aspirasinya secara bergantian menggunakan pengeras suara.

PicsArt 09 08 10.52.02 Protes Kenaikan Harga BBM, Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi di Depan Gedung DPRK Aceh UtaraPin
Ratusan mahasiswa juga membawa beberapa poster. (Foto : Chairul Sya’ban, SatuAcehNews)

Sebagai bentuk protes selain disampaikan melalui pengeras suara, peserta aksi juga membawa beberapa poster. “Kalau BBM tidak bisa turun, Bapak saja yang turun”, demikian salah satu tulisan pada poster sebagai bentuk protes naiknya harga BBM.

Adapula tulisan poster “Ga diajak healing sama ayang gara-gara BBM Naik”. Peserta aksi juga meminta dibukakan pintu pagar, “buka…buka…buka…” teriak para peserta aksi. Tak lama setelah itu, empat orang anggota DPRK Aceh Utara didampingi Kapolres menemui peserta aksi.

Koordinator Aksi (Korlap), Muhammad Gema Istiqlal, menyampaikan, ada lima poin isu nasional yang disampaikan dalam aksi tersebut. Yaitu, menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, mengutuk keras kepada Pemerintah untuk memberantas mafia minyak dan gas.

“Kemudian, menolak tarif dasar daya listrik, membatalkan IKN yang membebankan APBN, dan mendesak Pemerintah untuk memberantasi kasus pelanggaran HAM,” kata dia saat membacakan petisi poin-poin tuntutan.

Selain isu nasional, lanjut dia, ada tiga isu daerah yang turut disampaikan. Yaitu mendesak Pemerintah untuk menyelesaikan konflik Agraria, mendesak Pemerintah untuk mengecek amdal PT Lintas Krueng Pase, dan Pemerintah menangani kelangkaan pupuk bersubsidi. (CSB)

Share to...