PRUcinta Prudential Syariah
PRUcerah Prudential Syariah

Pelarangan Shalat Jumat di Masjid Jabir Al Ka’biy Meulaboh, Pengadilan Nyatakan Bupati Aceh Barat Bersalah

Masjid Jabir Al KabiyPin

SatuAcehNews | Meulaboh – Kericuhan pelarangan pelaksanaan Shalat Jumat di Masjid Jabir Al Ka’biy, Meulaboh Aceh Barat menemui titik terang. Pengadilan Negeri Meulaboh menetapkan Bupati Aceh Barat bersama tiga tergugat lain dinyatakan bersalah dan melanggar hukum atas pelarangan pelaksanaan shalat Jumat tersebut.

Keputusan dengan nomor perkara 5/Pdt.G/2022/PN Mbo tersebut, berawal dari gugatan Thaharuddin yang mewakili BKM Masjid Jabir Al Ka’biy Meulaboh kepada pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas pelarangan pelaksanaan shalat Jumat di mesjid tersebut. Kuasa hukum menggugat 4 pihak yaitu Bupati Aceh Barat sebagai Tergugat I, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Aceh Barat sebagai Tergugat II, Pj Keuchik Gampong Drien Rampak sebagai Tergugat III, dan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Barat sebagai Tergugat IV.

Dalam putusannya, majelis hakim menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Putusan tersebut menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan Bupati Aceh Barat sebagai Tergugat I yang melarang pelaksanaan salat Jumat di Masjid/Musala Jabir Al-Ka`biy adalah perbuatan melawan hukum. Selanjutnya menyatakan perbuatan Tergugat II yang melarang dan/atau menghalang-halangi jemaah dan/atau masyarakat untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Jabir Al-Ka`biy sebagai perbuatan melawan hukum.

Majelis hakim PN Meulaboh juga menyatakan Perbuatan Tergugat I dan III yang berupaya mengambilalih kepengurusan Masjid Jabir Al-Ka`biy sebagai perbuatan melawan hukum.

Berikut adalah putusan lengkap PN Meulaboh atas perkara nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mbo:

  1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
  3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang melarang pelaksanaan salat Jumat di Masjid/Musala Jabir Al-Ka`biy adalah perbuatan melawan hukum;
  4. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang melarang dan/atau menghalang-halangi jemaah dan/atau masyarakat untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Jabir Al-Ka`biy sebagai perbuatan melawan hukum;
  5. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan III yang berupaya mengambilalih kepengurusan Masjid Jabir Al-Ka`biy sebagai perbuatan melawan hukum;
  6. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, III, dan IV yang memaksakan pengadaan Agenda Pengajian Rutin Pemkab Aceh Barat di Masjid Jabir Al-Ka`biy tanpa izin dari pengurus BKM Jabir Al-Ka`biy dan/atau Yayasan Hadyur Rasul adalah perbuatan melawan hukum;
  7. Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang memaksakan penyeragaman paham keagamaan atau pelaksanaan ibadah kepada Pihak BKM Masjid/Musala Jabir Al-Ka`biy sebagai perbuatan melawan hukum;
  8. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang melakukan tindakan penutupan akses masuk ke dalam Masjid Jabir Al-Ka`biy dengan menggembok pagar dan pintu masuk masjid sebagai perbuatan melawan hukum
  9. Menyatakan bahwa Yayasan Hadyur Rasul sebagai satu-satunya Pemegang Hak Pengelolaan yang sah atas Masjid Jabir Al-Ka`biy sesuai dengan Akta Notaris No. 07 tertanggal 08 Maret 2019 tentang Penyerahan dan Penerimaan Hak Pengelolaan atas Tanah Wakaf yang dibuat oleh Notaris Shella Falianti, S.H.
  10. Memerintahkan Tergugat I untuk menjamin dan melindungi jemaah dan/atau Pihak Masjid Jabir Al-Ka`biy agar dapat melaksanakan berbagai peribadahan atau kegiatan keagamaan sebagaimana keadaan semula, termasuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Jabir Al-Ka`biy.
  11. Memerintahkan Tergugat II untuk menarik seluruh anggota Satpol PP dan/atau anggota Wilayatul Hisbah yang selama ini pada setiap Jumat ditugaskan untuk melarang dan menghalang-halangi pelaksanaan salat Jumat di Masjid Jabir Al-Ka`biy.
  12. Menghukum Tergugat I,II,III serta Turut Tergugat I Agar menaati Putusan ini ;
  13. Bila majelis Hakim Berpendapat lain , Mohon Putusan Seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh ini dapat diakses melalui laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan negeri Meulaboh.

Putusan Pn Meulaboh Masjid Jabir Al Ka'BiyPin
Tangkapan layar Putusan PN Meulaboh melalui SIPP yang menetapkan Bupati Aceh Barat bersalah dan melakukan melawan hukum atas pelarangan pelaksanaan ibadah shalat Jumat di Masjid Jabir Al Ka’biy.

Pelarangan Shalat Jumat Masjid Jabir Al Ka’biy

Pertengahan Februari 2022, tepatnya Jumat (11/02/2022), Petugas gabungan TNI-Polri, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol-PP dan WH) di Kabupaten Aceh Barat, melarang sejumlah jamaah untuk melaksanakan ibadah Shalat Jumat di Masjid Jabir Al-Ka’biy.

Pelarangan tersebut dengan alasan karena tempat ibadah tersebut masih berstatus Musholla dan belum mengantongi izin peningkatan status menjadi masjid dari pemerintah setempat.

“Sementara mushola Jabir ini belum ada legalitasnya sebagai masjid, kalau sudah ada legalitas sebagai masjid, baru diperbolehkan kembali. Ini memang aturan dari Allah dari Al Qur’an,” tegas Kasatpol PP dan WH, Azim waktu itu.

Share to...