Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pariwisata Indonesia, bersama dengan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Korea untuk Indonesia, telah membahas isu peringatan perjalanan yang dikeluarkan oleh otoritas lokal yang mencakup Bali dalam narasinya.
Dalam sebuah pernyataan resmi pada hari Selasa, Kementerian Pariwisata mengatakan telah meminta klarifikasi mengenai masalah tersebut.
Pertemuan tersebut menghasilkan permintaan maaf dari Kedutaan Besar Republik Korea dan penjelasan bahwa peringatan perjalanan sebelumnya terjadi karena kesalahan dari Konsul Jenderal Republik Korea saat memberikan jawaban kepada warga Korea Selatan mengenai kasus kriminal di Bali.
Peringatan tersebut dimaksudkan sebagai tindakan pencegahan bagi warga Korea Selatan yang merencanakan untuk berkunjung, tanpa niat merugikan citra Bali sebagai tujuan wisata.
Menurut Kementerian Pariwisata, Kedutaan Besar Republik Korea telah memperbarui narasi peringatan perjalanan dengan pendekatan yang lebih umum dan menghapus rincian kasus yang melibatkan warga asing di Bali.
Kedepannya, Kedutaan Besar mengatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia dalam penyebaran informasi yang sensitif dan memberikan klarifikasi kepada media di Republik Korea mengenai kondisi sebenarnya pariwisata di Bali.
Menanggapi hal ini, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyatakan bahwa pemerintah akan terus menyambut wisatawan dari Korea.
“Indonesia akan terus menyambut wisatawan dari seluruh dunia, termasuk dari Republik Korea, untuk menikmati keindahan dan keramahan pariwisata Indonesia,” ujarnya.
Untuk memperkuat keamanan destinasi, kantornya berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Kepolisian Nasional, termasuk dengan meningkatkan evaluasi risiko yang rutin di hotel, tempat hiburan, dan destinasi wisata, sesuai dengan standar manajemen keamanan yang ditetapkan oleh polisi.
Kementerian Pariwisata juga mendorong pelaku pariwisata untuk memperkuat sistem verifikasi tamu, termasuk memastikan pelaporan data warga asing dilakukan secara tertib dan terintegrasi.
Selain itu, polisi sedang meningkatkan jumlah pos keamanan terintegrasi dengan menempatkan titik pemantauan di area dengan aktivitas tinggi seperti Kuta, Seminyak, dan Canggu.
Penegakan hukum juga diperkuat dengan mengendalikan pelanggaran lalu lintas, termasuk penyewaan kendaraan bermotor kepada warga asing tanpa izin resmi.
Kementerian Pariwisata menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah, kekuatan keamanan, pelaku industri, dan masyarakat lokal, seperti komunitas banjar Bali. Sinergi ini bertujuan untuk membangun sistem keamanan destinasi yang komprehensif berbasis masyarakat.
Berita Terkait: Polisi Bali tegaskan keamanan pulau setelah peringatan perjalanan Korea Selatan
Penerjemah: Hreeloita Dharma Shanti, Resinta S Editor: M Razi Rahman Hak Cipta © ANTARA 2026
