SEMARANG – Menyambut pemilihan Ketua PSSI Asprov Jawa Tengah, sejumlah tokoh dan pengamat sepak bola di Jawa Tengah meminta Komite Etika PSSI dan Ketua Umum PSSI untuk meninjau kondisi tata kelola organisasi dalam dinamika tubuh PSSI Jawa Tengah. Permintaan tersebut diajukan sebagai bentuk kepedulian terhadap integritas, netralitas, dan tata kelola organisasi sepak bola yang sehat dan profesional.
Pengamat Sepak Bola Jawa Tengah, Sutrisno, menyoroti adanya posisi tumpang tindih antarprovinsi yang berpotensi menciptakan konflik kepentingan dalam proses organisasi di Jawa Tengah.
Menurutnya, berdasarkan dokumen organisasi, Khairul Anwar terdaftar sebagai Wakil Ketua PSSI Jawa Tengah dalam kepengurusan 2026. Di sisi lain, orang yang bersangkutan juga diketahui menjalankan fungsi sebagai Pelaksana Tugas Ketua PSSI Jawa Timur, serta memiliki keterlibatan dalam penjaringan Ketua PSSI Jawa Tengah.
Sementara itu, Ahmad Riyadh diangkat sebagai Pelaksana Tugas Ketua PSSI Jawa Tengah dengan otoritas menjalankan roda organisasi, serta mempersiapkan kongres pemilihan. Kedua nama juga bagian dari Komite Eksekutif PSSI Jawa Tengah, sehingga masalah ini tidak hanya dianggap lokal, tapi juga menyangkut tata kelola organisasi PSSI secara lebih luas.
“Kami tidak mempertanyakan individu, namun menjaga martabat organisasi. Sepak bola tidak dapat dikelola dengan konflik kepentingan dan tata kelola yang tidak jelas,” kata Sutrisno melalui pernyataannya, Senin (13/4).
Menurutnya, jabatan ganda yang disertai dengan keterlibatan dalam kontes di wilayah yang sama berpotensi menciptakan organisasi yang tidak netral dan tidak seimbang posisi antara kandidat.
Sutrisno juga menilai bahwa masalah ini terkait dengan kondisi nasional, di mana hingga saat ini terjadi penundaan kongres di sejumlah Asprov. Penundaan tersebut dinilai berdampak pada ketidakpastian kepemimpinan, stagnasi organisasi, dan kekosongan manajemen di tingkat Kabupaten/Kota.
“Penundaan kongres seharusnya tidak dianggap normal. Dampaknya nyata bagi daerah, di mana banyak struktur organisasi tidak berjalan sebagaimana seharusnya,” lanjutnya.
Oleh karena itu, pihaknya berharap Komite Etika PSSI dapat melakukan tinjauan objektif dan serius. “Kami hanya meminta agar proses organisasi dilakukan secara sehat, netral, dan integral. Ini bukan tentang menyerang siapa pun, tapi tentang masa depan sepak bola kita,” pungkasnya.
